Network
Sementara itu, Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Bappeda Litbang Tuban, Ikhwan Sulistyo menambahkan, konsultasi publik ini untuk mengurangi dampak negatif pembebasan lahan, sehingga tim konsultan Kementerian PUPR perlu mendata sejauh mana dampaknya.
"Kategori terdampak parah itu lahannya dibebaskan lebih dari 25 persen dan seluruh bangunan atau lahannya dibebaskan untuk jalan tol. Dan kelompok rentan itu terkait janda, kaum difabel dan masyarakat kurang mampu," paparnya.
Ikhwan menjelaskan, nanti juga akan didata kegiatan apa saja yang harus dikerjakan oleh OPD teknis Diskopumdag atau Disnakerind terkait pendampingan terhadap masyarakat yang akan mendapat ganti untung.
"Pendampingan itu di antaranya, petani yang sudah tidak punya lahan dan mata pencaharian, nanti diarahkan berwirausaha atau beternak," timpal Ikhwan.
Pendampingan tersebut, sambungnya, disesuaikan dengan keinginan masyarakat itu sendiri.
"Bukan kita yang menentukan, tapi mereka sendiri yang menentukan ingin seperti apa," bebernya.
Sehingga harapannya, warga yang terdampak tidak menjadi lebih buruk dari kehidupan sebelumnya.
Rekomendasinya, nanti akan dibuat program-program pelatihan, pendampingan masyarakat atau fasilitas permodalan terkait usaha-usaha yang akan dipilih masyarakat.
Untuk diketahui, rencana jalan tol Tuban-Lamongan-Gresik mencakup 2 kecamatan dan 6 desa, yaitu Kecamatan Plumpang 1 desa, yakni Desa Penidon; Kecamatan Widang meliputi 5 desa, mencakup Desa Compreng, Widang, Banjar, Tegalsari dan Kedungharjo dengan panjang 54, 311 km.***
