Network
LAMONGAN TODAY - Beberapa hari belakangan, isu miring terus menghinggapi Partai Demokrat.
Hal itu, semakin menguat usai Partai Demokrat memutuskan untuk menolak UU Cipta Kerja.
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief meluapkan kekesalannya lantaran partainya difitnah dengan disebut berada di balik layar demonstrasi yang berujung ricuh tersebut.
Baca Juga: Sebut Omnibus Law Jadi Melly Goeslaw, Pria Berhelm Ini Viral
Kegeraman Andi Arief disampikan melalui akun Twitter pribadinya, yang dilihat lamongantoday.com pada Minggu (11/10).
Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilalukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah Tumbang lho.— andi arief (@AndiArief__) October 10, 2020
"Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," tulis Andi Arief.
Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Ossy Dermawan, juga telah menyangkal atas tuduhan tersebut.
Ossy segra meluruskan informasi yang menyerang Partai Demokrat.
Baca Juga: Waduh, Valentino Rossi Terjatuh di MotoGP Prancis 2020, Masih Berlangsung Siaran Langsung di Trans 7
Ossy menegaskan kabar Partai Demokrat atau Cikeas membiayai demo adalah fitnah, hoaks dan tidak berdasar.
Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.
“Bahwa jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.
Baca Juga: Sedang berlangsung: Link Live Streaming MotoGP Prancis, Gratis di Trans 7
Beberapa hari belakangan, isu yang dihembuskan di media sosial, di antaranya 'Cikeas' (keluarga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY) dituduh mendanai demo.
Apalagi, demo berujung ricuh pada 8 Oktober 2020, dengan perusakan fasilitas umum di sejumlah daerah.***
