Network
LAMONGAN TODAY -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak agar negara dapat mengungkapkan dalang yang membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan jangan sampai negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," kata SBY dikutip lamongantoday.com lewat akun Youtube pribadinya, Senin (12/10/2020).
Baca Juga: Bukan Partai Demokrat atau SBY, Mantan DPR Ini Terang-Terangan Biayai Masa Aksi Tolak UU Cipta Kerja
SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakkan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut.
Pasalnya, SBY memiliki hubungan baik dengan mereka.
"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," ujar SBY dikutip dari RRI.
Baca Juga: Spesifikasi Samsung M51, HP Berkelas dengan Baterai Super Awet 7000 mAh
SBY menyatakan Airlangga, Luhut, dan BIN dapat menjawab aktor yang disebut sebagai dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Cipta Kerja.
Ia meyakini, Airlangga, Luhut, dan BIN mau mengungkap pihak yang disebut menunggangi aksi pada 8 Oktober lalu tersebut.
"Saya yakin beliau kalau ditanya pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," katanya.
Baca Juga: Perang Armenia-Azerbaijan Meletus, 4.000 Nyawa Telah Melayang, Hujan Rudal dan Roket Terus-Menerus
Mantan ketua umum Partai Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan itu.
Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang tidak tepat seperti itu.
"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," ujarnya.
Baca Juga: Harga HP Samsung Terlaris Mulai 1 Jutaan Oktober 2020:Galaxy A11, A21, M11, J7 Prime, A20s, S20
Sebelumnya, pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah Tanah Air.
Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," kata Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).***
