Network
LAMONGAN TODAY - Realitas kondisi politik semakin tidak menentu, banyak kebijakan pemerintah yang mendapat penolakan oleh publik.
Salah satunya disahkannya KUHP, UU Cipta Kerja, kenaikan harga BBM, Jabatan Presiden tiga periode, Penundaan Pemilu dan masih banyak lagi yang selalu menjadi perdebatan yang kian menghangat di ruang publik.
Hal ini tentu, mempengaruhi situasi dan realitas politik hari ini, karena tahun 2023 merupakan tahun penentu bagi para partai politik untuk mempersiapkan para kandidat baik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pada pemilihan legislatif nanti.
Oleh karena itu, untuk menangkap maksud publik terhadap situasi ini, Magna Charta Politika melakukan survei yang dilaksanakan pada awal tahun, dari tanggal 3-10 Januari 2023 dengan tema "Realitas Kepemimpinan Nasional dan Partai Politik di Awal Tahun 2023, Menuju Pemilihan Umum 2024".
Sehingga hasil survei nasional ini menyajikan preferensi politik masyarakat Indonesia menuju Pemilu 2024.
Berdasarkan hasil survei Magna Charta Politika, mayoritas responden Tidak setuju dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Pada hasil survei Magna Charta Politika terdapat total 55,5 persen responden Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, Sementara hanya 27,1 persen responden Setuju dan Sangat Setuju dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, dan terdapat 17,4 persen responden Tidak Tahu dan Tidak Menjawab," ungkap Direktur Kajian Wildan Ramadhan Wijaya.
Selain itu, pada hasil survei Magna Charta Politika perihal kepuasan terhadap kinerja Presiden terus mengalami penurunan, terdapat total 53,5 persen responden Puas dan Sangat Puas dengan kepemimpinan nasional Presiden Joko Widodo.
Sementara yang Tidak Puas ada 35,4 persen responden dan responden yang Tidak Tahu atau Tidak Menjawab sebanyak 11,1 Persen.
