Wakil Ketua Banggar DPR Ibas Buka Suara Soal IKN: Tolong Kemampuan Uang Negara Menjadi Diskusi

- 15 Juni 2022, 18:55 WIB
Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. /Pikiran Rakyat/Muhammad Ashari./

LAMONGAN TODAY - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono minta pemerintah menyesuaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Prnyesuaian yakni dalam program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dengan kemampuan keuangan negara.

"Tolong itu (pembangunan IKN Nusantara) juga menjadi diskusi dan perencanaan negara. Tentunya, disesuaikan dengan keuangan negara agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan nonprioritas tersebut," kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam keterangan tertulis diterima, Rabu.

Baca Juga: PSS Sleman lawan Persita, Laskar Sembada Waspadai Kebangkitan Pendekar Cisadane di Piala Presiden 2022

Menurut dia, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang besar dan berdampak pada program pemerataan pembangunan nasional yang juga menjadi bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo.

Sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan utang negara.

Dengan demikian, Ibas pun meminta pemerintah merencanakan dengan bijak pembangunan IKN agar tidak membebankan keuangan negara.

Baca Juga: Striker Persib Tak Ingin Leha-leha, Siap Kontribusi Ekstra Keras Lawan Persebaya

"Tentang pembangunan IKN, kami tidak apriori dengan keputusan negara membangun Ibu Kota Nusantara ini. Akan tetapi, tolong direncanakan dengan bijak," kata dia.

Sebelumnya pada Selasa (31/5), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mematok belanja infrastruktur sebagai fokus dalam APBN 2023.

APBN itu, berkisar Rp367,7 triliun sampai Rp417,7 triliun yang di dalamnya terdapat anggaran pembangunan IKN.

Baca Juga: Senangnya Pelatih Persela Lamongan, Kemampuan Taktikal Skuad Laskar Joko Tingkir Kian Melejit

Namun, dia belum merinci besaran pasti untuk belanja pembangunan IKN sebagaimana dikutip ANTARA.

Selain persoalan pembangunan IKN, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah.

Antara lain, food estate atau pengembangan lumbung pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

Halaman:

Editor: Nugroho


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x