Network
KPK, kata dia, akan selalu melakukan fungsi-fungsi pencegahan, semisal menjalankan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi, supervisi, koordinasi, dan monitoring berdasarkan pada amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
"KPK siap berkordinasi pencegahan dengan semua pihak. Akan tetapi, jika terjadi korupsi dan cukup bukti, ya, ditangkap," kata Firli.
Baca Juga: Bertajuk TWICE 4th World Tour III, Konser Akan Kelilingi Dunia Mulai Dari Seoul
Achmad Husein sudah mengklarifikasi terkait potongan video yang trending di media sosial. Menurut dia, potongan video tersebut adalah kegiatan diskusi pada ranah tindak pencegahan yang dilakukan oleh koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK bukan ranah penindakan.
"Yang namanya pencegahan 'kan, ya, dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah," katanya menjelaskan.
Padahal, kata dia, mungkin saja kepala daerah tersebut memiliki talenta dan kemampuan untuk membangun daerahnya.
Baca Juga: Pamungkas Raih Gelar AMI Awards 2021, Simak Lirik Lagu I Don't Wanna Be Alone
Menurut dia, belum tentu dengan di-OTT, kondisi daerah tersebut akan semakin lebih baik.
Apabila dilihat, kata Bupati, kemajuan kabupaten yang sempat terkena OTT hampir pasti lambat sebab seluruh ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan meskipun tidak terjadi kembali korupsi.
Dalam ranah pencegahan, menurut dia, apakah tidak lebih baik ketika OTT pertama mengingatkan terlebih dahulu, selanjutnya meminta yang bersangkutan mengembalikan kerugian negara.
