Network
LAMONGAN TODAY - Belakangan ini Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi menyangkal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) mencari untung dari bisnis test Polymerase Chain Reaction (PCR) pada masa pandemi Covid-19.
Merespon hal itu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun berkomentar. Ia menyoroti mengenai kekuasaan yang terdapat di tangan Luhut.
"Jadi kenapa kemudian orang mempermasalahkan, karena kekuaaan ada di tangan kanan, kemudian bisnis ada di tangan kiri, itu soalnya," ungkapnya di YouTube Refly Harun, Selasa 5 November 2021.
Baca Juga: Heboh FC Barcelona Tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pengganti Ronald Koeman? Ini Faktanya!
Pandangan dia, tidak masalah angkanya. Namanya conflict of interest tentu harus memisahkan tujuan kekuasaan dengan tujuan bisnis.
"Tapi kalau bisnis dan kekuasaan di satu tangan, maka di situ orang melihatnya ada benturan kepentingan conflict of interest," kata dia.
"Jadi bukan soal angka-angkanya, karena kalau angka relatif orang bisa berdebat, angka resmi (atau) angka tidak resmi," sambungnya.
Baca Juga: Densus 88 Sita 791 Kotak Amal, Diduga untuk Biayai Aksi Terorisme
Selanjutnya, Refly Harun mempertanyakan mengapa harus terjun di bisnis ini sewaktu tengah menjabat.
