LAMONGAN TODAY - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di DKI Jakarta memperoleh beragam respon.
Bahkan, ada yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dinonaktifkan dari jabatannya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Arif Poyuono meminta Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk dinonaktifkan.
Baca Juga: Ini Keutamaan Hari Jumat Dibandingkan Hari Lainnya
Arif meminta penonaktifan Anies kepada kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo untuk disamapikan ke Presiden Joko Widodo.
Adapun alasan Arif Poyuono meminta hal tersebut lantaran Anies Baswedan telah melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembtasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Selain itu, Arif Poyuono menilai Anies Baswedan telah memberikan instruksi PSBB total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu soal permintaannya untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Arif Poyuono mengimbau Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra untuk segera menghadap Jokowi.
"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," ucap dia, seperti dikutip Pikiran Rakyat Depok dari RRI.
Baca Juga: Xiaomi Redmi 9C Resmi Meluncur, Harga HP Redmi 8 dan Note 8 Series Turun
Arif Poyuono mengatakan bahwa dampak apa yang diumumkan Anies Baswedan secara sepihak lebih berbahaya, karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat.
Padahal, kata dia, masyarakat kini sedang mencoba untuk bangkit kembali dalam era new normal yang tengah dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan maka Anies Baswedan elah mendelegitimasi pemerintah Presiden Jokowi," ujar dia.
Baca Juga: Pantas Tak Bersalah Usai Habisi Ibu Kandungnya, Isabella Guzman Alami Gangguan Jiwa Tapi Bukan Gila
Sementara, Anies Baswedan membeberkan alasan terkait keputusan penerapan PSBB Total karena lonjakan kasus Covid-19 tidak mampu diimbangi oleh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
PSBB Total tersebut membuat seluruh aktivitas perkantoran di Jakarta dialihkan di rumah masing-masing para karyawan dan hanya akan ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi.
Anies Baswedan mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama saat akan memulihkan ekonomi di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Baca Juga: Harga HP Samsung Terbaru 2020: Rp 1 Jutaan hingga Rp 20 jutaan, Galaxy A11, Galaxy A51, Galaxy S20+
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” ucap Anies Baswedan.***