Network
LAMONGAN TODAY - PDIP menggodok secara serius pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
Dalam konsolidasi pemenangan, Minggu 30 Agustus 2020 di Kota Surabaya. PDIP menegaskan tidak mau mengusung calon secara sembarangan.
“Bagi PDI Perjuangan, baru menjadi calon saja sudah harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais, memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat, dan bertanggung jawab bagi masa depan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dilansir dari Wartwa Ekonomi.
Baca Juga: Bekuh Boom Tak Terima Lagu Ice Cream BLACKPINK Selena Gomez Lecehkan Islam
Surabaya dinilai menjadi ikon karena telah berlabel smart city, the green city, the cultural city, dan begitu banyak identitas lainnya seperti Kota Paling Bersih.
"Karena itulah, Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh seluruh anggota dan kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk dimenangkan dalam Pilkada Serentak 2020 ini," tuturnya.
Hasto menyebut PDIP tidak menginginkan Kota Surabaya jatuh ke tangan yang salah atau pun mereka yang hanya mengandalkan modal besar.
Baca Juga: Termasuk Kartika-Saim, DPW PKB Jawa Timur Ajak Sowan ke Kiyai Kediri
Sebab, mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital.
“Kepemimpinan ke depan Kota Surabaya adalah kesinambungan visi dan misi sebagaimana sudah diletakkan oleh Wali kota Mas Bambang DH, Bu Risma dan terutama kesinambungan harapan bagi wong cilik agar Surabaya tetap dipimpin oleh mereka yang memiliki jiwa kerakyatan,” katanya.
Hasto bersama dengan Djarot Syaiful Hidayat, Tri Rismaharini, Arif Wibowo ditugaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan konsolidasi.
Baca Juga: Daftar Harga HP Vivo Terbaru 2020: Vivo Serie Y, Y93, Y11, Vivo Serie V, V11, V17
“Jawa Timur ditargetkan kemenangan setidaknya 13 kabupaten/kota. Ini positif dan dengan gotong royong kita capai target tersebut dengan penuh keyakinan," paparnya.
Dalam konsolidasi tersebut, Hasto juga sempat mengritik media tertentu yang sepertinya menggambarkan ada 'tarik tambang' kepentingan yang berbeda antara dirinya dengan Tri Rismaharini.
“Tidak ada tarik tambang politik di internal partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," katanya.
Baca Juga: Link Pengumuman Seleksi Mandiri ITB, 64 Persen dari DKI Jakarta
Dikatakan Hasto, semua kader PDIP taat kepada keputusan Megawati yang telah mendapat kewenangan dari Kongres Partai untuk mengambil keputusan.
"Itulah kultur demokrasi yang kita bangun. Itulah disiplin kita. Taat sepenuhnya keputusan Ketua Umum Partai," ucapnya.***
