Network
LAMONGAN TODAY - Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Bappeda Litbang Tuban, Ikhwan Sulistyo mengatakan, konsultasi publik terkait Amdal untuk mengurangi dampak negatif pembebasan lahan.
Sehingga tim konsultan Kementerian PUPR perlu mendata sejauh mana dampaknya dikutip dari situs resmi Pemkab Tuban.
"Kategori terdampak parah itu lahannya dibebaskan lebih dari 25 persen dan seluruh bangunan atau lahannya dibebaskan untuk jalan tol. Dan kelompok rentan itu terkait janda, kaum difabel dan masyarakat kurang mampu," paparnya.
Ikhwan menjelaskan, nanti juga akan didata kegiatan apa saja yang harus dikerjakan oleh OPD teknis Diskopumdag atau Disnakerind terkait pendampingan terhadap masyarakat yang akan mendapat ganti untung.
"Pendampingan itu di antaranya, petani yang sudah tidak punya lahan dan mata pencaharian, nanti diarahkan berwirausaha atau beternak," timpal Ikhwan.
Pendampingan tersebut, sambungnya, disesuaikan dengan keinginan masyarakat itu sendiri.
"Bukan kita yang menentukan, tapi mereka sendiri yang menentukan ingin seperti apa," bebernya.
Sehingga harapannya, warga yang terdampak tidak menjadi lebih buruk dari kehidupan sebelumnya.
