Network
Selama lebih dari dua dekade, Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN telah membahas potensi kode etik untuk mengelola sengketa teritorial mereka di jalur perairan strategis.
Klaim Tiongkok atas hampir semua Laut China Selatan diperebutkan juga oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.
Baca Juga: Daftar Harga HP Realme C2, Realme C12, Realme C11, Realme Narzo, Realme 3
Selama KTT ASEAN-Tiongkok pada November 2019, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengumumkan bahwa pembacaan pertama telah selesai dan Beijing mengusulkan jangka waktu tiga tahun untuk menyelesaikan kode etik tersebut di tahun 2021.
Dalam pertemuan pada Kamis, 20 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke Hainan dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk memastikan kesimpulan awal dari kode etik Laut China Selatan.
Para ahli regional percaya bahwa kemajuan kode etik menjadi lebih penting dari sebelumnya mengingat meningkatnya tekanan AS dan meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN seperti perselisihan Vanguard Bank dengan Vietnam tahun 2019 lalu, perselisihan dengan Indonesia di Natuna dan baru-baru ini perselisihan tiga arah dengan kapal bor Malaysia dan kapal Vietnam.
Baca Juga: Makin Tua Makin Keren, Ini Lima Potret Terbaru Ari Wibowo
Tetapi masih belum jelas apakah para pihak dapat mencapai tenggat waktu awal tahun 2021 sementara rintangan yang signifikan tetap ada pada cakupan geografis perjanjian, penegakan dan mekanisme penyelesaian sengketa potensial.
Pejabat ASEAN mengatakan untuk melanjutkan pertemuan tatap muka pun sulit saat mereka masih sibuk menangani wabah Covid-19.*** (Pikiran Rakyat)
