LAMONGAN TODAY - Putusan mahkamah Polandia yang menentang supremasi hukum Uni Eropa (EU) dianggap sudah menyeret EU ke dalam krisis eksistensial dan meningkatkan kemungkinan Polandia keluar dari blok beranggotakan 27 negara itu.
Menanggapi putusan itu, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan negaranya ingin tetap berada di EU tetapi seluruh negara anggota harus diperlakukan dengan adil dan dihormati.
Polandia bergabung dengan kelompok ekonomi dan perdagangan yang makmur tersebut mulai tahun 2004.
Baca Juga: Gara-Gara Berfoto Kenakan Sport Bra, Nitizen Semprot Sandrinna Michelle
Pemerintah Polandia di Warsawa sudah lama berselisih dengan Komisi Eropa di Brussels, Belgia, tentang standar demokrasi dan kebebasan peradilannya.
Akan tetapi, putusan pada Kamis, yang mengatakan sebagian hukum EU tidak cocok dengan konstitusi Polandia, melanggar ketertiban hukum EU dan membuat Warsawa dan Brussels berselisih.
"Kami harus menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah Polandia ini sedang 'bermain api'," kata menteri luar negeri Luksemburg, Jean Asselborn, seperti dikutip Lamongan Today dari Reuters, Senin 11 Oktober 2021, saat hadir dalam pertemuan para menteri EU yang diselenggarakan di negaranya.
Baca Juga: Banyak Tampilkan Pembunuhan, Seksual, dan Kata-Kasar, Squid Game Dapat Peringatan Dewan Orang Tua
"Keutamaan hukum (Uni) Eropa sangat penting bagi persatuan Eropa dan hidup bersama di Eropa. Jika prinsip ini dilanggar, Eropa seperti yang kita kenal, yang dibentuk dengan perjanjian Roma, akan musnah,"
Menteri Urusan Eropa Prancis Clement Beaune mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi Polandia meupakan serangan kepada EU yang dapat berujung dengan sanksi ekonomi terhadap Warsawa.
"Ini hal yang paling serius… Ada risiko nyata jika keluar dari Uni Eropa," kata Beaune kepada BFM TV.
Dia menambahkan dirinya tak mau Polandia meninggalkan EU.
Pemerintah Polandia yang dikuasai partai Hukum dan Keadilan (PiS) mengungkapkan mereka tak merencanakan "Polexit" dan tak seperti Inggris sebelum referendum Brexit di tahun 2016, dukungan mayoritas di Polandia tetap tinggi terhadap keanggotaan di EU.
Mahkamah Konstitusi menyidangkan kasus itu usai PM Morawiecki bertanya apakah EU dapat menghentikan usaha Polandia untuk mengganti struktur pengadilannya.
"Kami menginginkan komunitas yang saling menghormati dan bukan pengelompokan mereka yang setara dan lebih setara. Ini komunitas kami, Perserikatan kami," kata Morawiecki di Facebook, merujuk pada EU.
"Perserikatan semacam itulah yang kami inginkan dan yang akan kami bangun."
Pejabat Komisi Eropa mengungkapkan pada Kamis putusan tersebut membuat kekhawatiran serius menangani keutamaan hukum EU.
Baca Juga: Sinopsis Batman & Robin: Celaka! Robin Jatuh ke Pelukan Poison Ivy, Gotham City dalam Bahaya
Mereka mengungkapkan putusan tersebut dapat berujung dengan denda dan kasus hukum yang terus-menerus dengan Warsawa.***