LAMONGAN TODAY - Pada hari pertama menjabat, Rabu 20 Januari 2021, Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden berencana membuat kebijakan eksekutif untuk membatalkan beberapa keputusan paling kontroversial dari Presiden sebelumnya, Donald Trump.
Joe Biden akan menghapus pembatasan dari kebijakan Trump pada imigrasi ke AS dari beberapa negara mayoritas muslim dan pindah untuk kembali bergabung dengan kesepakatan iklim Paris.
Joe Biden juga memberikan amanat pemakaian masker di gedung-gedung pemerintahan dan pada perjalanan antar negara.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Mesut Ozil, Imigran yang Dilecehkan namun Membalasnya dengan Juara Piala Dunia
Kepala staf Joe Biden, Ron Klain mengatakan Presiden baru Amerika Serikat tersebut akan menandatangani berbagai kebijakan eksekutif untuk mengubak kebijakan Donald Trump yang dia kritik pada kampanye pemilu AS.
Tindakan Biden yang lain yaitu memperpanjang jeda pembayaran pinjaman siswa dan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah penggusuran dan penyitaan terhadap warga AS yang berjuang selama pandemi.
"Tindakan eksekutif ini akan memberikan bantuan kepada jutaan orang Amerika yang berjuang dalam menghadapi krisis ini," kata Klain dalam memo tersebut, seperti dikutip dari Reuters.
Baca Juga: Indo Pride! Link Live Streaming M2 World Championship Fase Grup Tahap 1 Hari ke 2, Berikut Jadwalnya
Dia menambahkan Biden akan mengambil kebijakan tidak hanya untuk memulihkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump, namun juga untuk mulai memajukan AS.
Di hari kedua, pada Kamis 21 Januari 2021, Klain mengatakan Biden akan menandatangani perintah mengenai wabah Covid-19 yang bertujuan untuk membuka kembali sekolah dan bisnis, serta memperluas pengujian virus.
Hari selanjutnya, Jumat 22 Januari 2021, Biden akan meninjau tindakan memberikan bantuan ekonomi untuk orang yang menderita biaya ekonomi akibat pandemi.
Baca Juga: Kalah dari Inter Milan, Giorgio Chiellini: Inter Milan kalahkan Juventus di Setiap Area
Presiden AS biasanya bergerak cepat untuk menandatangani berbagai kebijakan eksekutif ketika mereka menjabat.
Donald Trump juga pernah melakukan hal yang sama, namun dia mendapatkan banyak penentangan terhadap perintahnya dan bahkan ditolak oleh pengadilan.***