Network
Penghentian kasus ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aktivis demokrasi, anggota DPR, hingga Menkopolhukam Mahfud MD.
Mereka menilai bahwa kritik yang disampaikan Bima merupakan hak konstitusional warga negara dan tidak perlu ditindaklanjuti dengan proses hukum. Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi dan pengingat dari rakyat.
Kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial masih rentan terhadap intimidasi dan kriminalisasi. Padahal, media sosial dapat menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi dan kritik yang konstruktif bagi pembangunan bangsa.
Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang kuat bagi para pengguna media sosial agar mereka tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, perlu ada kesadaran dari pihak-pihak yang berwenang untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan media sosial.**
