LAMONGAN TODAY - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyoroti rencana pembubaran 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, pembubaran BUMN tak berarti Kementerian BUMN yang saat ini dipimpin Erick Thohir gagal.
"Pembubaran BUMN bukan berarti sebuah kegagalan Kementerian BUMN, karena memang banyak BUMN yang tidak sehat," ujar Achmad dikutip dari Antara, Rabu 30 September 2020.
Baca Juga: Lirik Lagu ‘Tarik Sis Semongko Kini Tinggal Aku Sendiri’, Bunga- Thomas Arya
Meskipun demikian, ia meminta, Erick Thohir dapat menjelaskan ke DPR dan publik tentang kriteria BUMN yang perlu dibubarkan, digabung, atau dilebur.
"Kriteria itu pun harus menjadi acuan dalam menyikapi kondisi semua BUMN yang ada," kata Achmad
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu mengaku kaget rencana pembubaran 14 BUMN walaupun sebenarnya banyak BUMN yang memang tidak sehat dan sudah selayaknya dibubarkan.
Baca Juga: Ospek IPB Pecahkan Rekor Dunia untuk Kategori Stop Motion Animation
"Malah ada yang menyebut seharusnya jumlah yang dibubarkan lebih dari 14 BUMN. Pembubaran BUMN nantinya tetap harus memenuhi tahapan dalam UU 19/2003 tentang BUMN maupun UU 40/2007 tentang Perseroan," ujar Achmad.
Ia mengingatkan setelah adanya pembubaran BUMN yang perlu diperhatikan adalah nasib para karyawan.
"BUMN harus bisa menjadi contoh bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik. Jika terpaksa harus ada PHK maka seluruh hak karyawan harus bisa dipenuhi sesuai dengan kontrak dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku," kata Achmad.
Baca Juga: Update Data Kasus Covid-19 30 September 2020: Jakarta; Jawa Barat;Riau;Papua; Jawa Timur 5 Besar
Namun, ia mengharapkan, Kementerian BUMN dapat berjuang untuk mengkaryakan para karyawan di unit atau BUMN lainnya yang masih sehat.
Achmad juga mengatakan, masalah BUMN diyakini belum akan selesai dalam waktu dekat.
Dia meminta, Kementerian BUMN dan pemerintah pusat harus mencari format terbaik guna meningkatkan kompetensi perusahaan, baik dengan membentuk super holding seperti Singapura dengan Temasek-nya atau melanjutkan pembentukan holding-holding perusahaan berdasarkan kesamaan bisnisnya seperti yang sedang dilakukan kementerian BUMN saat ini.
Baca Juga: CIA Ungkap Fakta Dalang Utama Peristiwa G30S PKI
"Semua alternatif perlu dikaji secara konprehenship agar BUMN yang ada bisa profit dan tidak menjadi beban bagi anggaran negara," ucap Achmad.***