Network
LAMONGAN TODAY -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak agar negara dapat mengungkapkan dalang yang membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan jangan sampai negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," kata SBY dikutip lamongantoday.com lewat akun Youtube pribadinya, Senin (12/10/2020).
Baca Juga: Bukan Partai Demokrat atau SBY, Mantan DPR Ini Terang-Terangan Biayai Masa Aksi Tolak UU Cipta Kerja
SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakkan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut.
Pasalnya, SBY memiliki hubungan baik dengan mereka.
"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," ujar SBY dikutip dari RRI.
Baca Juga: Spesifikasi Samsung M51, HP Berkelas dengan Baterai Super Awet 7000 mAh
SBY menyatakan Airlangga, Luhut, dan BIN dapat menjawab aktor yang disebut sebagai dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Cipta Kerja.
