Network
Baca Juga: Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Kodim 0812/Lamongan Gelar Latihan Perorangan Jabatan
Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kata Bobby akan ada sejumlah alur skema. Pertama, jika pada tahun 2014 lalu, Jokowi pada Kabinet kerjanya pernah menggabungkan juga Kemendikbud dan Kemenristek.
Saat itu Jokowi berargumen, ada alasan yang mendasari mengapa ia menginginkan ada kementerian khusus yang fokus membawahi pendidikan tinggi dan riset.
Apa alasannya? "Baru kemarin saya umumkan jumlah kabinet, tapi yang berhubungan dengan Bapak, Ibu, ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek dijadikan satu kementerian. Kenapa? Karena kita ingin ke depan, riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, kemaritiman, itu betul-betul bisa diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani, nelayan, dan usaha mikro," kata Presiden Jokowi di depan sekitar seratus orang peneliti dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014) sore, 7 tahun silam.
Baca Juga: Kodim Lamongan Terima Kunjungan dari Tim Pusterad
Namun pada 2019 lalu, Kemendikbud dan Kemenristek kembali dipisah, walau tidak banyak yang mengetahui alasan persisnya karena sepertinya masyarakat hanya menerima bagaimana upaya Pemerintahan Jokowi nantinya bisa menjalankan visinya untuk menjadikan Indonesia maju.
"Kita anggap saja apa yang dilakukan hari ini, argumennya masih sama dengan argumen pada 2014 lalu. Atau bisa jadi, penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek adalah hanya sekedar mengakali Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang pada Pasal 15 tegas membatasi maksimum 34 kementerian dalam suatu kabinet, sehingga lahirnya Kementerian Investasi tetap dapat terakomodasi," jelas Bobby.
Kedua, jika alasan yang dipakai pemerintah adalah untuk membuka ruang bagi Kementerian Investasi, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan kinerja Kepala BKPM Bahlil Lahadalia? Apakah dianggap dan diyakini tidak efektif sehingga tidak mampu menarik Investasi, seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi?
Baca Juga: Dokter Palsu Pelaku Filler Payudara Sarjana Pertanian, Polisi: Sebanyak 1000 wanita Terselamatkan
Bukankah Bahlil juga berlatar belakang pengusaha sukses, yang akan lebih mudah baginya menarik investasi, karena selama ini dia punya rekanan pengusaha nasional maupun internasional. Namun, jika dirasa karena Bahlil Lahadalia tidak mampu untuk menarik investasi, kenapa tidak Bahlil saja yang diganti?
