Network
Kampanye Presiden Joko Widodo optimis memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan naik hingga tujuh persen. Walaupun nyatanya hanya mencapai lima persen di Kuartal ke-IV pada Desember 2019.
Artinya, meskipun ‘dihuni’ banyak pengusaha dan telah menarik kelompok kompetitornya pada pemilihan Presiden, tidak lantas membuat ekonomi tumbuh membaik dibanding pada pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia selama dua Periode.
Baca Juga: Ciptakan Kebersamaan Dalam Bermasyarakat, Babinsa 05 Kembangbahu Bersihkan Ruas Kanan-Kiri Jalan
Awal tahun 2020 lalu, Indonesia masuk ke dalam jerat Pandemic Covid-19 yang mengakibatkan mulai rentanya pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dirilis website resmi bi.go.id. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan ke-III 2020 sebesar -3,49 persen (minus), meski pada Triwulan ke-IV naik, namun masih mengalami minus.
Dalam situsnya, Bank Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan ke-IV 2020 sebesar -2,19 persen (minus), sehingga reshuffle kabinet pun harus dilakukan agar ada penyegaran pada birokrasi pemerintahan dengan mendepak bos Net TV, Wishnutama yang digantikan oleh pengusaha lainnya, yakni Sandiaga Uno.
Bahkan Menteri Kesehatan dr. Terawan juga diganti oleh juga sosok pengusaha, yakni Budi Gunadi Sadikin. Menteri dari Gerindra Edhie Prabowo juga masuk daftar reshuffle karena ketahuan oleh KPK menerima suap terkait ekspor benur. Lagi-lagi bersih-bersih kabinet dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sambut Bulan Suci Ramadhan, TNI-Polri Bersih Bersih Makam Hingga Bagikan Sembako
Namun belakangan, pemerintah mengajukan penyatuan Kementerian kembali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan Kementerian Riset dan Tekhnologi (Kemenristek) yang sebetulnya pada 2014 telah coba disatukan pada Pemerintahan Jokowi di awal-awal periode pertama.
Hal yang menarik lainnya adalah penambahan kementerian yang diajukan, yakni Kementerian Investasi, yang kita ketahui, investasi ada pada Badan Penanaman Modal (BKPM) yang juga dikepalai oleh Mantan Aktivis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yakni Bahlil Lahadalia.
"Pertanyaan yang muncul dibenak Publik yakni; apakah bergabungnya kembali Kemendikbud dan Kemenristek bertujuan untuk perampingan; apakah kinerja Bahlil Lahadia sebagai Kepala BKPM tidak efektif dalam menarik investasi; bagaimana kajian strategisnya untuk menemukan sosok yang paling tepat sebagai Menteri Investasi; siapa sosok yang paling tepat mengisi menjadi Menteri Investasi," kata Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (PUSKAPPI) Bobby Darmanto melalui keterangannya.
